Film ‘Pesta Babi’ Bikin Geger, Yusril Ihza Mahendra: Biarkan Rakyat Menilai Sendiri!

Mataram-NTB,Papuatimes.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembubaran maupun penghentian nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita bukan merupakan arahan resmi pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum secara nasional.

Menurut Yusril, sejumlah kegiatan nobar di beberapa daerah memang sempat mengalami penghentian, namun hal itu lebih berkaitan dengan persoalan administratif di tingkat kampus, bukan bentuk pelarangan terhadap isi film tersebut.

“Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film itu berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Film dokumenter tersebut diketahui mengangkat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat Papua, serta kelestarian alam.

Meski mengakui judul film tersebut kontroversial dan terkesan provokatif, Yusril meminta masyarakat tidak terpancing hanya karena judul yang dibuat untuk menarik perhatian publik.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

Ia menilai kritik melalui karya film merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Bahkan, pemerintah disebut dapat mengambil pelajaran dari kritik tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan apabila ditemukan kekurangan.

Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menjelaskan pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah Papua, dan kini dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional.

Karena itu, ia menolak anggapan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk kolonialisme modern.

“Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah RI saat ini bukan pemerintah kolonial Belanda yang dulu menyebut Papua sebagai Nederlands Nieuw Guinea,” tegasnya.(redaksi )