Hardiknas 2026: Pendidikan Papua Masih Tertinggal, Akses dan Keamanan Jadi Tantangan

Timika,Papuatimes.com ,  2 Mei  2026 – Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang biasanya dipenuhi semangat dan seremoni, realitas di sebagian wilayah Indonesia justru menghadirkan potret yang kontras. Di Papua, akses dan kualitas pendidikan masih jauh dari kata merata, menyisakan luka panjang bagi generasi muda.

Di kawasan Nawaripi, Timika, suara keprihatinan itu disampaikan oleh pemerhati pendidikan, Sam Gobay. Selama hampir tiga dekade mengabdikan diri di dunia pendidikan Papua, ia menyaksikan langsung bagaimana anak-anak harus berjuang untuk sekadar mendapatkan hak belajar.

“Banyak anak masih belajar di ruang sederhana, beratapkan daun, berlantai tanah, tanpa fasilitas yang memadai. Buku terbatas, listrik tidak tersedia, dan guru sering datang dan pergi karena tidak kuat dengan kondisi di lapangan,” ungkap Sam, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya soal keterbatasan infrastruktur. Ia menilai ada persoalan mendasar dalam kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak pada daerah terpencil.

“Kurikulum yang dirancang di kota besar sering kali tidak sesuai dengan realitas di Papua. Anak-anak kesulitan memahami, merasa tidak terhubung, dan akhirnya memilih berhenti sekolah. Ini yang harus segera diperbaiki,” katanya.

Melalui Yayasan Pendidikan Yappsa Papua yang didirikannya sejak 1999, Sam bersama tim berupaya menjawab sebagian persoalan tersebut. Mereka membangun sekolah berbasis komunitas, melatih guru lokal, serta mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dengan budaya setempat.

Meski demikian, ia menyadari bahwa upaya tersebut belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan.

“Kami han ya bisa membantu sebagian kecil. Masalah pendidikan di Papua terlalu besar jika tidak ditangani secara serius dan bersama-sama,” ujarnya.

Di momentum Hardiknas ini, Sam berharap perhatian terhadap pendidikan di wilayah tertinggal tidak berhenti pada seremoni tahunan semata, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata.

“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Negara harus hadir secara nyata—dengan guru yang berkomitmen, fasilitas yang layak, dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, tanpa perubahan yang konkret, kesenjangan pendidikan akan terus berlanjut dan menghambat masa depan generasi Papua.

“Jangan sampai anak-anak di sini terus tertinggal. Mereka punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih masa depan,” tutupnya.(redaksi )