May Day 2026: LIRA Tuntut Prioritas 80% OAP dan Pelatihan Vokasi Gratis untuk Buruh Papua Tengah

Nabire ,Papuatimes.ocm , 1 Mei 2026 — Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, LSM LIRA Provinsi Papua Tengah menyuarakan tuntutan tegas agar pemerintah dan pelaku industri memprioritaskan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) serta memperluas akses pelatihan vokasi gratis bagi buruh dan pencari kerja.

Mengusung tema “Kerja Hebat, Buruh Kuat, Indonesia Maju!”, LSM LIRA menilai bahwa hingga kini tenaga kerja lokal masih belum mendapatkan ruang optimal di tengah masifnya investasi di sektor pertambangan, nikel, perkebunan sawit, dan pariwisata.

Gubernur LSM LIRA Papua Tengah, Yerison Tebai, menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke wilayah Papua Tengah harus menyerap minimal 80 persen tenaga kerja dari kalangan OAP yang telah tersertifikasi.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi keadilan. Orang Papua harus menjadi pelaku utama di tanahnya sendiri, bukan hanya penonton,” tegas Yerison.

Untuk mewujudkan hal tersebut, LSM LIRA mendesak pemerintah daerah segera memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi melalui pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022.

Menurut LIRA, keberadaan TKDV menjadi kunci dalam menciptakan link and match antara SMK, BLK, dan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, LSM LIRA juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyediakan program pelatihan vokasi gratis yang terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Kalau skill naik, upah pasti ikut naik. Ini solusi jangka panjang, bukan sekadar tuntutan tahunan setiap Hari Buruh,” lanjutnya.

Dalam aspek perlindungan tenaga kerja, LIRA turut menyoroti pentingnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat, khususnya di sektor tambang dan proyek strategis yang berisiko tinggi.

Tak hanya itu, LSM LIRA juga mendorong penguatan dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh sebagai ruang penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

“Jangan tunggu May Day baru bicara buruh. Dialog harus rutin agar persoalan seperti PHK, upah, dan status kerja bisa diselesaikan dengan adil,” ujar Yerison.

LSM LIRA Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan demi terciptanya buruh yang sejahtera, kompeten, dan berdaya saing di tanah Papua.(redaksi )