“Darurat Kekerasan!” PKK Mimika Turun Gunung, IDI Ikut Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Timika–Papuatimes — Darurat Kekerasan di Mimika! PKK Turun Gunung, IDI dan BNN Ikut Bergerak

Ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kini memasuki fase mengkhawatirkan. Situasi ini memaksa Tim Penggerak PKK Mimika bergerak cepat hingga ke distrik dan kampung, memastikan perlindungan tidak hanya jadi slogan, tetapi aksi nyata di lapangan.

Ketua TP PKK Mimika, Susana Suzy Herawaty Rettob, mengungkapkan bahwa hampir setiap kunjungan kerja—baik ke wilayah pesisir maupun pegunungan—selalu diwarnai laporan kasus kekerasan.

Tak hanya itu, pernikahan usia dini dan tingginya angka putus sekolah turut memperparah kondisi sosial yang mengancam masa depan generasi Mimika.

“Ini bukan persoalan biasa. Ini darurat sosial. Semua pihak harus bergerak bersama mencari solusi,” tegasnya saat pelantikan Ketua TP PKK di 18 distrik, Senin (20/4/2026).

Ia menyoroti akar masalah yang kian kompleks, mulai dari konsumsi minuman keras hingga penyalahgunaan obat terlarang yang merusak struktur keluarga dari dalam.

Sebagai langkah konkret, PKK Mimika menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), khususnya IDI Cabang Mimika, untuk melakukan edukasi masif kepada pelajar, guru, hingga orang tua.

“Kami fokus pada keluarga. Orang tua adalah benteng pertama perlindungan anak,” ujarnya.

Dukungan penuh juga datang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Mimika, dr Eny. Saat dihubungi terpisah melalui WhatsApp, ia menegaskan bahwa penanganan kekerasan tidak bisa setengah-setengah.

“Kami dari IDI Cabang Mimika mendukung penuh langkah PKK. Penanganan harus menyentuh aspek kesehatan, termasuk pendampingan medis dan psikologis, serta edukasi keluarga,” jelasnya.

Menurutnya, tenaga kesehatan yang tergabung dalam IDI Cabang Mimika memegang peran strategis dalam mendeteksi dini kasus kekerasan serta memberikan pendampingan berkelanjutan bagi korban.

Tak berhenti di situ, PKK Mimika juga memperkuat sektor pendidikan dengan mendorong ketersediaan PAUD di setiap distrik sebagai bagian dari program wajib belajar 13 tahun.

Sebagai istri Bupati Mimika, Johannes Rettob, Susana menegaskan bahwa investasi pendidikan adalah kunci memutus rantai masalah sosial jangka panjang.

Di sektor ekonomi, PKK juga mendorong kemandirian perempuan melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman produktif. Program ini mendapat dukungan dari PT Freeport Indonesia serta Dinas Pertanian melalui penyediaan bibit dan pupuk organik.

Dengan gerakan lintas sektor yang masif dan terstruktur, PKK Mimika bersama IDI Cabang Mimika dan para mitra menegaskan satu komitmen kuat:
menghentikan kekerasan, melindungi perempuan dan anak, serta menyelamatkan masa depan Mimika.(redaksi)