Prabowo Panggil Sejumlah Menteri, Penanganan Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Jadi Sorotan

PAPUATIMES.COM — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah, termasuk perkembangan di daerah yang menjadi prioritas.

Menurut Dudung, laporan tersebut mencakup upaya yang sudah dilaksanakan, kemajuan penanganan di lapangan, serta langkah lanjutan yang perlu diprioritaskan untuk mengatasi kebakaran.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Penanganan di kawasan tersebut menghadapi tantangan, terutama karena sebagian lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang sulit dipadamkan.

Libatkan TNI, Polri, dan Sejumlah Lembaga

Rapat terbatas tersebut diikuti sejumlah pejabat, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Sejumlah pejabat dan instansi lain turut mengikuti pertemuan secara daring, di antaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, kepala staf angkatan, serta sejumlah panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan gubernur dari wilayah terdampak.

Pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, dan unsur terkait untuk mendukung penanganan kebakaran. Namun, luas wilayah yang terdampak menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemadaman dan pengendalian api.

Melalui rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus membahas tindakan lanjutan untuk mempercepat penanganan di daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

Dampak Asap Menjangkau Negara Tetangga

Selain kondisi di dalam negeri, pemerintah juga menyoroti dampak kabut asap yang dilaporkan mencapai sejumlah negara tetangga. Dudung menyebutkan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden dalam penanganan karhutla.

Menurutnya, karakteristik lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman membutuhkan upaya khusus.

Dalam perkembangan terkait, pemerintah juga membahas kemungkinan bantuan dari negara tetangga, termasuk Malaysia, untuk mendukung penanganan kebakaran. Namun, bentuk bantuan dan keputusan mengenai penerimaannya masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pihak terkait.

Dampak kabut asap turut menimbulkan perhatian terhadap aktivitas masyarakat dan transportasi. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan kualitas udara serta kondisi di wilayah terdampak untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Pemerintah Evaluasi Langkah Penanganan

Rapat terbatas ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Laporan dari daerah diharapkan dapat membantu menentukan kebutuhan penanganan, penggunaan personel, serta langkah prioritas berikutnya.

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mengendalikan kebakaran di kawasan gambut dan mengurangi dampak asap yang meluas. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam penanganan tersebut.

Perkembangan hasil rapat dan keputusan lanjutan pemerintah perlu terus dipantau, khususnya terkait langkah konkret untuk menekan titik api, melindungi masyarakat dari paparan asap, serta mengurangi dampak karhutla terhadap wilayah sekitar.

Sumber:

Okezone, “Prabowo Gelar Ratas Bahas Penanganan Karhutla yang Kian Mengganas”, 12 Oktober 2026.
https://news.okezone.com/read/2026/10/12/337/3247450/prabowo-gelar-ratas-bahas-penanganan-karhutla-yang-kian-mengganas

Bisnis.com, “Pemerintah Gelar Rapat soal Asap Karhutla ke Negara Tetangga”, 12 Oktober 2026.
https://kabar24.bisnis.com/read/20261012/15/2011882/pemerintah-gelar-rapat-soal-asap-karhutla-ke-negara-tetangga